Badan Hukum Sekolah

Apakah sekolah harus berbadan hukum?

SM. di Salatiga.

Jawab:

Pentingnya Badan Hukum bagi Sekolah

Pendidikan merupakan pilar penopang masa depan bangsa dan Negara. Tanpa adanya pendidikan bagi generasi muda sudah dapat dipastikan masa depan Negara akan terancam keberlangsungannya. Pemerintah sesungguhnya mengerti benar bahwa pendidikan sangat penting. Oleh karena itu dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sering melakukan program bantuan yang disalurkan melalui pemerintah daerah untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Permasalahan yang paling klasik dalam hal penyaluran bantuan bagi sekolah adalah legalitas. Banyak sekolah yang berdiri namun belum berbadan hukum. Menyingkapi penting atau tidaknya badan hukum bagi sekolah tentunya harus di lihat alasan kenapa sekolah harus berbadan hukum. Badan hukum bagi sekolah memberikan kepastian hukum untuk masyarakat, pemerintah dan sekolah itu sendiri. Terlebih kewajiban Badan Hukum bagi sekolah diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Badan Hukum bagi Sekolah

Ada beberapa jenis badan hukum, masing-masing memiliki tujuan dan karakter yang berbeda-beda. Tujuan sekolah adalah mencerdaskan anak didik yang diamanatkan kepadanya. Tidak pas jika sekolahan memiliki tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yayasan merupakan Badan Hukum yang bertujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan, sehingga tepat apabila sekolah berbadan hukum Yayasan.

Syarat-Syarat Mendirikan Yayasan
1. Persiapkan Nama Yayasan lebih dari 1 nama, Nama yayasan hanya ada 1 di Indonesia, sehingga apabila nama yang diinginkan telah didaftarkan maka harus mencari nama yang lain.
2. KTP dan NPWP Pendiri yayasan (minimal 1 orang).
3. KTP dan NPWP Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.
4. Menunjuk dan Membentuk susunan Pengurus yang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara dengan jangka waktu kepengurusan 5 tahun.
5. Mempersiapkan program kerja untuk pertama kali yang ditandatangani oleh Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
6. Menyiapkan domisili dibuktikan dengan membuat surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketaahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
7. Menentukan maksud dan tujuan Yayasan, dalam hal ini yayasan dapat memiliki lebih dari 1 tujuan sepanjang masih bergerak di bidang nirlaba.
8. Menyetorkan dana sebagai kekayaan awal yayasan dilengkapi dengan bukti asli setoran printout atau keterangan bank dengan menggunakan atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan informasi nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal pada mendirikan Yayasan. Dengan ketentuan Minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pendiri warga Negara Indonesia dan minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bila ada pendiri yang salah satunya warga Negara asing.
9. Membuat surat pernyataan pendirian mengenai keabsahan kekayaan awal.
10. Bila pendiri ada yang warga Negara asing maka wajib melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang luar negeri atau institusi yang menyelenggarakan urusan dibidang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Syarat-syarat diatas diserahkan kepada Notaris, dan selamat yayasan anda telah terdaftar resmi. Permasalahan badan hukum sekolah telah selesai.
Namun apakah sekolah anda telah dapat beroperasi? Hal tersebut merupakan masalah tersendiri yang akan kami bahas di artikel selanjutnya.

Berikut Peraturan Perundangan dalam pendirian sekolah :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, >klik di sini untuk melihat peraturan terkaitklik di sini untuk melihat peraturan terkait<.

Demikian makalah ini, semoga dapat membantu. Apabila kurang jelas silahkan konsultasi di tempat yang sudah kami sediakan.

 

Tunjung Widhi Wasesa S. S.H .M.Kn
Founder&CEO of Solusi-Hukum.com



« (Previous News)
(Next News) »



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *